PERANAN NOTARIS TERHADAP PENGINPUTAN DATA AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)

Abstrak

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian para pihak dan memerlukan kepastian administratif agar perubahan Anggaran Dasar (AD) dan data perseroan memiliki daya berlaku terhadap pihak ketiga. Sejak penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Kementerian Hukum dan HAM, notaris memegang peran sentral sebagai kuasa para pendiri maupun Direksi untuk mengajukan persetujuan perubahan AD, pemberitahuan perubahan AD, dan/atau perubahan data perseroan secara elektronik. Namun, praktik menunjukkan adanya kendala berupa perbedaan database SABH dengan data faktual dari perseroan, keterbatasan verifikasi dokumen pendukung yang kini disimpan di notaris, serta risiko daluwarsa pengajuan yang berimplikasi pada tidak dapat diprosesnya permohonan. Penelitian ini merumuskan dua masalah: (1) bagaimana prosedur hukum pengesahan perubahan Anggaran Dasar Perseroan melalui SABH oleh notaris; dan (2) bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris serta database SABH sebagai alat bukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan AD dan/atau data perseroan tunduk pada tenggat pengajuan (umumnya 30 hari untuk perubahan AD/data), dengan konsekuensi administratif berupa permohonan tidak dapat diajukan bila melewati batas waktu, namun akta perubahan tetap berfungsi sebagai alat bukti dan dapat ditegaskan kembali. Akta notaris tetap berkedudukan sebagai akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan output/database SABH diakui sebagai alat bukti elektronik yang sah berdasarkan UU ITE. Karena itu, notaris bertanggung jawab penuh atas akurasi akta dan data yang diinput dalam SABH.