Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

PENERAPAN PENGATURAN TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Hoemijati — 2021-12-31

Permasalahan lingkungan hidup dewasa ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis dan biologis, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan filosofis manusia dalam memandang serta memperlakukan alam. Krisis lingkungan global yang ditandai dengan pencemaran, kerusakan, dan eksploitasi sumber daya alam berakar pada cara pandang antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dan bukan bagian dari ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup serta mengkaji upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan dapat dibebankan kepada individu maupun korporasi, baik kepada pengurus, korporasi, maupun keduanya, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui instrumen hukum administratif yang menitikberatkan pada pengawasan, perizinan, serta penerapan sanksi administratif sebagai sarana pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Anton Hutomo Sugiarto — 2021-12-31

Reformasi ketatanegaraan di Indonesia telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan
daerah, khususnya terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur secara khusus alasan, prosedur, dan kewenangan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, baik melalui usulan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun tanpa melalui usulan DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemberhentian kepala daerah dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pemberhentian oleh
Presiden atas usulan DPRD dan pemberhentian langsung oleh Presiden tanpa usulan DPRD. Pemberhentian
tersebut dapat bersifat sementara maupun tetap, tergantung pada alasan hukum yang mendasarinya,
khususnya terkait dugaan atau pembuktian tindak pidana tertentu. Namun demikian, masih terdapat kekaburan norma dan kekosongan pengaturan, terutama terkait tata cara pelaksanaan dan akibat hukum
tertentu, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana guna menjamin kepastian
hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Prasetyo Hadi Prabowo — 2021-12-31

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan bentuk kejahatan yang secara historis beririsan dengan praktik perbudakan dan sekaligus merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena merampas kebebasan serta mengeksploitasi korban, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), praktik perdagangan orang masih terus terjadi dan menunjukkan adanya persoalan pada tingkat implementasi serta efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perdagangan orang sebelum dan sesudah berlakunya UU PTPPO, termasuk keterkaitannya dengan instrumen internasional, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia.

ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KLAIM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Achmad Feryliyan — 2021-12-31

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk asuransi kerugian yang bertujuan memberikan perlindungan hukum dan finansial bagi pemegang polis terhadap risiko kerusakan atau kehilangan kendaraan. Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis didasarkan pada perjanjian asuransi yang dituangkan dalam polis, yang pada praktiknya berbentuk perjanjian baku sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum asuransi atau pertanggungan serta kedudukan premi asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam kaitannya dengan penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin hukum, serta mengkaji kesesuaian antara hukum tertulis (law in the book) dan praktik pelaksanaannya (law in the action). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum asuransi di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan, terutama KUHD dan Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian, sementara pengaturan khusus mengenai asuransi kendaraan bermotor belum diatur secara komprehensif. Premi asuransi merupakan unsur esensial dalam perjanjian asuransi yang menjadi kontra-prestasi atas pengalihan risiko, dan perjanjian asuransi bersifat konsensuil sehingga telah mengikat para pihak sejak tercapainya kata sepakat. Dalam praktik penyelesaian klaim, masih ditemukan kendala berupa prosedur yang berbelit dan keterlambatan pembayaran klaim, yang menempatkan pemegang polis pada posisi lemah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum bagi pemegang polis guna menjamin kepastian dan keadilan dalam penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor.

PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Kurniadi Prasetyo — 2021-12-31

Pemeriksaan perkara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, sehingga diperlukan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam tindak pidana perkosaan, pembuktian unsur persetubuhan dan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan hal yang krusial, terutama pada tahap penyidikan. Salah satu alat bukti penting dalam mengungkap tindak pidana perkosaan adalah visum et repertum, yaitu laporan tertulis hasil pemeriksaan medis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik untuk kepentingan peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan visum et repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perkosaan serta mengkaji upaya yang dilakukan penyidik apabila hasil visum et repertum tidak sepenuhnya mencantumkan tanda- anda kekerasan pada diri korban.

PERANAN NOTARIS TERHADAP PENGINPUTAN DATA AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)

Dhany Supriyono — 2021-12-31

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian para pihak dan memerlukan kepastian administratif agar perubahan Anggaran Dasar (AD) dan data perseroan memiliki daya berlaku terhadap pihak ketiga. Sejak penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Kementerian Hukum dan HAM, notaris memegang peran sentral sebagai kuasa para pendiri maupun Direksi untuk mengajukan persetujuan perubahan AD, pemberitahuan perubahan AD, dan/atau perubahan data perseroan secara elektronik. Namun, praktik menunjukkan adanya kendala berupa perbedaan database SABH dengan data faktual dari perseroan, keterbatasan verifikasi dokumen pendukung yang kini disimpan di notaris, serta risiko daluwarsa pengajuan yang berimplikasi pada tidak dapat diprosesnya permohonan. Penelitian ini merumuskan dua masalah: (1) bagaimana prosedur hukum pengesahan perubahan Anggaran Dasar Perseroan melalui SABH oleh notaris; dan (2) bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris serta database SABH sebagai alat bukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan AD dan/atau data perseroan tunduk pada tenggat pengajuan (umumnya 30 hari untuk perubahan AD/data), dengan konsekuensi administratif berupa permohonan tidak dapat diajukan bila melewati batas waktu, namun akta perubahan tetap berfungsi sebagai alat bukti dan dapat ditegaskan kembali. Akta notaris tetap berkedudukan sebagai akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan output/database SABH diakui sebagai alat bukti elektronik yang sah berdasarkan UU ITE. Karena itu, notaris bertanggung jawab penuh atas akurasi akta dan data yang diinput dalam SABH.